Diskusi Publik: Menakar Masa Depan Batam Pasca Pengalihan BP Batam

Tim Peneliti INDEF | 19/12/2018


Unduh Laporan

Kota Batam merupakan salah satu kawasan strategis yang dimiliki Indonesia. Berjarak hanya 20 Km dari Singapura, Batam dinilai mampu menandingi negara tersebut sebagai bagian rantai produksi dan logistik global serta menjadi pusat ekonomi ASEAN. Namun, permasalahan untuk menjadi kota strategis dengan segudang industri menghadapi persoalan pelik.

Dualisme kepemimpinan antara Pemerintah Kota (Pemkot) Batam dengan Badan Pengusahaan (BP) Batam memberikan dampak buruk terhadap aktivitas ekonomi yang berlangsung di kota tersebut. Kewenangan otorita BP Batam dalam mengatur bisnis mulai melemah, di saat bersamaan Pemkot Batam mulai mengatur sektor ekonomi di wilayah ini. Kondisi ini membuat investor menjadi enggan untuk berinvestasi di kota ini.

Permasalahan dualisme tersebut direspon oleh Presiden Republik Indonesia. Untuk mengatasinya, Presiden bersama dengan Kementerian Kordinator Bidang Perekonomian, memutuskan untuk meleburkan BP Batam dengan Pemkot Batam dan menjadikan Walikota Batam sebagai ex-officio BP Batam. Keputusan ini dinilai tidak sejalan dengan cita-cita Batam ke depan sebagai salah satu penggerak perekonomian nasional. Selain dinilai menyalahi aturan yang ada, keputusan ini berpotensi memperburuk iklim investasi yang saat ini sudah menurun di Batam.

Berdasarkan permasalahan tersebut, Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) sebagai lembaga riset mandiri dan independen mengadakan diskusi publik dengan tajuk, “Menakar Masa Depan Batam Pasca Pengalihan BP Batam”

Materi diskusi dapat diunduh di sini.