INDEF - News

JAKARTA (Suara Karya): Krisis keuangan global yang terjadi belakangan ini semakin membuktikan bahwa pengembangan sektor keuangan di Tanah Air sangat rapuh.

Apalagi bila tidak diawali dari pengembangan sektor riil yang di dalamnya faktor kewirausahaan amat berperan. Untuk itu, pemerintah perlu segera memperbaiki sistem kredit untuk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dengan mengadaptasi sistem-sistem yang sesuai dengan karakter sektor UMKM di Indonesia.

Demikian rangkuman pendapat ekonom Aviliani dan Fadhil Hasan yang dikemukakan secara terpisah kepada Suara Karya, di Jakarta, kemarin, menanggapi antisipasi meluasnya dampak krisis di dalam negeri.

"Daya saing ekonomi menghadapi pasar global barang, jasa, dan tenaga kerja diyakini dapat ditopang oleh kuatnya mental wirausaha. Tentunya ini didukung lingkungan yang kondusif bagi kegiatan kewirausahaan," kata Aviliani.

Pemerintah juga harus memfasilitasi dalam hal pemberian insentif dan kemudahan bagi kegiatan wirausaha. Menurut dia, fasilitas dan dukungan konkret dalam upaya pengembangan lembaga pendidikan kewirausahaan formal maupun nonformal harus segera diberikan oleh pemerintah. Karenanya, pemerintah harus menyediakan alokasi anggaran yang memadai.

Aviliani juga mengatakan, sudah saatnya diterapkan program-program terobosan untuk mengimplementasikan sistem pelayanan terpadu satu pintu dalam hal pendaftaran dan perizinan usaha, terutama di daerah-daerah.

Selain itu, Fadhil menambahkan, perlunya segera memperbaiki sistem kredit untuk UMKM dengan mengadaptasi sistem-sistem yang sesuai dengan karakter sektor UMKM. Perbaikan tersebut diharapkan dapat meningkatkan jumlah dana yang dibutuhkan oleh UMKM.

Menurut Fadhil, saat ini peran sektor perbankan terhadap UMKM belum optimal. Dia menilai, perlu dirancang divisi khusus di setiap bank yang menangani kredit jenis UMKM. "Kebijakan suku bunga untuk UMKM juga harus didiskusikan secara baik dengan pemerintah karena suku bunga tinggi akan menjadi penghambat aksesibilitas UMKM terhadap pembiayaan," kata Fadhil.

Namun, di sisi lain ceiling rate (pagu atas) bisa menghambat minat perbankan dalam menyalurkan kredit ke sektor UMKM. Dia menyarankan agar dibentuk lembaga keuangan khusus yang berorientasi kepada kredit UMKM. "Dengan demikian akan memudahkan UMKM dalam mengakses sumber pembiayaan," ujarnya.

Lembaga keuangan tersebut dapat mencakup bank daerah nonpemerintah, lembaga penjamin kredit kecil, perusahaan small-leasing, dan perusahaan pembiayaan kredit kecil lainnya.

Menurut Fadhil, saat ini UMKM memerlukan lingkungan eksternal yang nyaman baik di lingkungan sosial maupun pelayanan-pelayanan yang diperlukan UMKM. Misalnya, sistem penjamin resmi bagi UMKM, dukungan permodalan, dukungan fiskal dan perpajakan, pelatihan teknis, profesional, dan sistem informasi serta konsultasi. Sistem informasi keuangan UMKM juga sudah saatnya diperbaiki dan dikembangkan sistem akuntansi keuangan yang tepat.

"Dan yang tidak kalah penting adalah pendirian jaringan subkontraktor antara usaha berskala besar dengan usaha berskala kecil," katanya.

Sebelumnya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono melakukan pertemuan tertutup dengan para ekonom dan pelaku ekonomi di Gedung Sekretariat Negara, Rabu (29/10). Ekonom yang hadir termasuk Aviliani dan Fadhil Hasan. Menurut Presiden, pertemuan ini untuk membicarakan situasi perekonomian nasional.

Sejumlah pengamat ekonomi yang hadir dalam acara tersebut, antara lain, Bambang Brodjonegoro (UI), Didik J Rachbini (Indef), Ninasapti Triaswati (Indef), Badia Perizade (Universitas Sriwijaya), Fadhil Hasan (Indef), Aviliani (Indef), dan Christianto Wibisono (Global Nexus Institute).

Para pelaku ekonomi yang hadir, antara lain, MS Hidayat, John Prasetio, James T Riady, Chris Kanter, Agus Martowardojo, Franky O.Widjaja, Benny Sutrisno, Robert Budi Hartono, Wisnu Wardhana, dan Gita Wiryawan (Kadin).

"Mari kita ucapkan syukur kepada Tuhan karena kita bagian dari solusi dan kita ikut berusaha menyelamatkan perekonomian kita," kata Presiden. (Andrian/A Choir)